KOTA KUPANG, Proklamator com-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan langkah progresif dengan membentuk lima tim kerja khusus guna mempercepat pembangunan daerah.
" Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Jumat (27/2/26).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Plh. Sekda NTT, Rita Wuisan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Bernhard Menoh, serta dan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Perangkat Daerah, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, serta staf terpilih.
Dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja ini merupakan upaya menyelaraskan potensi sumber daya manusia (SDM), alam, dan budaya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
" Setiap tim akan terdiri dari 50 orang, dengan komposisi 60% pejabat struktural dan 40% staf. Tim ini bersifat lintas sektor dan tidak terikat kaku pada jabatan birokrasi, melainkan bekerja berdasarkan kapasitas pribadi dan kompetensi.
Tim ini dibentuk untuk mempercepat koordinasi, menghemat waktu, dan energi. Pengalaman saya, konsolidasi program bersama sangat penting agar kekuatan kita tidak bias ke mana-mana," tegas Gubernur Melki dalam arahannya.
Gubernur NTT, Melki membagi fokus percepatan ke dalam lima tim strategis dengan koordinator masing-masing:
1. Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat di Daerah: Dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, Alfons Theodorus, tim ini bertugas me-review implementasi program unggulan daerah (Dasacita) serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih dan Swasembada Pangan.
2. Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu: Dipimpin oleh Jonny Ericson Ataupah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 17,5% menjadi 11,5% di akhir masa kepemimpinan. Fokus utama adalah validasi data man-to-man dan penindakan tegas bagi oknum yang memanipulasi data kemiskinan.
3. Tim Optimalisasi PAD: Dipimpin oleh Bernhard Menoh, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, tim ini ditugaskan menutup kebocoran pajak, serta optimalisasi pendapatan daerah dengan meningkatkan sumber PAD yang ada maupun mencari sumber PAD baru.
4. Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan: Dipimpin oleh Selfi Nange, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, berfokus pada hilirisasi produk lokal melalui NTT Mart dan penyaluran KUR bagi ASN dan UMKM untuk kepentingan produktif.
5. Tim Komunikasi Pemerintahan: Dipimpin oleh Prisila Parera, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, bertugas memproduksi pemberitaan dan konten positif harian untuk menjaga ruang publik dari gosip dan membangun motivasi dan optimisme masyarakat.
Gubernur NTT menyoroti serius masalah data kemiskinan yang sering kali tidak akurat di lapangan. Ia meminta bantuan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan sosial seperti PKH dan PIP agar tepat sasaran.
" Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Saya minta data diklarifikasi hingga tingkat desa. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras.
Jika ada yang bermain dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum yang paling keras untuk mereka," ujar Gubernur dengan nada tegas.
Tim kerja ini bersifat operasional tanpa mengambil alih tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Evaluasi kinerja tim akan dilakukan secara berkala setiap bulan hingga satu tahun untuk memastikan setiap target tercapai secara terukur.
Sebagai penutup, Gubernur meminta agar segera dilakukan pengukuhan resmi bagi tim ini serta penyusunan cascading kinerja bagi setiap ASN agar ukuran keberhasilan pembangunan menjadi lebih personal dan objektif.