KOTA KUPANG, Proklamator.com - Universitas Nusa Cendana (Undana) melakukan terobosan besar dalam hilirisasi kepakaran dengan meluncurkan program “Guru Besar Berdampak.
" Sebanyak 30 profesor akan diterjunkan langsung untuk memimpin intervensi riset dan pengabdian di delapan wilayah strategis guna menjawab persoalan krusial seperti kemiskinan ekstrem dan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT).Kepastian ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Rektor Undana di Aula Rektorat, Rabu (4/3/26). Program ini menandai pergeseran peran guru besar dari sekadar akademisi di balik meja menjadi pemimpin solusi di lapangan.
Tahun ini, Undana mengalokasikan total anggaran penelitian dan pengabdian mencapai Rp34 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 miliar dikelola melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) untuk mendanai 492 judul penelitian dan 447 kegiatan pengabdian masyarakat.
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., menegaskan bahwa para guru besar akan bertindak sebagai lead group (pemimpin kelompok) yang bertanggung jawab penuh atas perubahan di wilayah dampak. “Kami tidak ingin riset hanya berhenti menjadi publikasi. Kepakaran para guru besar harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat untuk menjawab isu strategis daerah,” tegas Prof. Jefri.
LPPM Undana telah mengidentifikasi delapan daerah sasaran utama, yaitu Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Ngada. Setiap wilayah akan mendapatkan dukungan anggaran minimal Rp1 miliar, di mana setiap kelompok guru besar akan mengelola sekitar Rp100 juta untuk operasional intervensi.
Fokus program ini mencakup isu-isu mendesak:
1.Penanganan kemiskinan ekstrem.
2.Percepatan penurunan angka stunting.
3.Penguatan ketahanan pangan lokal.
4.Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.
5.Perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Ketua Senat Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D., memberikan catatan kritis agar program ini tidak menjadi beban finansial tunggal bagi universitas. Ia menyarankan adanya skema berbagi anggaran (budget sharing) dengan pemerintah daerah setempat. “Kolaborasi ini harus adil, di mana pemerintah provinsi maupun kabupaten juga ikut berkontribusi dalam pembiayaan program,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Prof. David B.W. Pandie, M.S., mengingatkan pentingnya sinkronisasi rencana riset Undana dengan dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan RPJMD agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Proses pengusulan proposal melalui sistem SIPP akan dibuka mulai 9 hingga 23 Maret 2026. Setelah melewati tahap seleksi substansi, penetapan penerima pendanaan akan diumumkan pada awal April 2026.
Melalui mobilisasi para guru besar ini, Undana bertekad membuktikan bahwa perguruan tinggi bukan lagi menara gading, melainkan mercusuar yang memberikan arah dan solusi bagi pembangunan masyarakat NTT yang lebih sejahtera.