GARUT, Proklamator.com - Proyek revitalisasi di SDN 3 Sancang, Kecamatan Cibalong, kembali menuai sorotan warga.
Dugaan penggunaan pasir laut pada pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah memicu kekhawatiran karena material tersebut dinilai tidak memenuhi standar konstruksi dan berpotensi merusak struktur bangunan dalam jangka panjang.
Tahun ini, SDN 3 Sancang menerima total anggaran Rp 743.756.000 dari APBN 2025 melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga kegiatan utama: rehabilitasi toilet senilai Rp 58.277.000, rehabilitasi ruang administrasi senilai Rp 106.333.000, serta rehabilitasi enam ruang kelas yang memakan porsi terbesar yaitu Rp 579.146.000.
Namun, di balik besarnya anggaran, muncul persoalan mengenai transparansi pelaksanaan. Komite sekolah yang juga menjadi bagian dari P2S mengaku tidak mengetahui detail pengadaan material, termasuk kualitas bahan yang digunakan.
Mereka hanya diberi tugas untuk melaporkan bila terjadi kekurangan bahan, tanpa akses pada proses pembelian maupun pemeriksaan kualitas material.
Situasi tersebut dinilai janggal oleh sejumlah pihak, mengingat proyek dengan nilai ratusan juta rupiah semestinya diawasi lebih ketat.
Ketua DPW PWMOI Jawa Barat, R. Satria Santika (Bro Tommy), menilai persoalan yang muncul perlu menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi serta tidak dilibatkannya unsur komite dalam pengawasan merupakan sinyal adanya ketidakteraturan dalam proyek.
“Anggaran tujuh ratus jutaan itu besar. Kalau materialnya asal, kualitas bangunan pasti bermasalah. Apalagi kalau P2S saja tidak tahu soal pengadaan. Ini jelas indikasi yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya, Senin (24/11/25).
Sementara itu, Kepala SDN 3 Sancang, Bunyamin, S.Pd., SD, selaku penanggung jawab kegiatan, saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan.
“Lagi sibuk di MBG, sama Pak Camat dan Kapolsek,” singkatnya melalui telepon.
Hingga berita ini disusun, pihak sekolah maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi.
Masyarakat berharap proyek revitalisasi dapat diawasi lebih ketat agar kualitas bangunan yang dihasilkan benar-benar layak digunakan oleh para siswa.
(Red)