KOTA KUPANG, Proklamator.com-- Gubernur Nusa Tenggara Timur , Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi melantik Yohanes Taka Dosi, S.Si.T., M.Sc., sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi NTT, Senin sore (2/11/6).
Pelantikan berlangsung Lantai II Kantor Gubernur NTT, Kupang dihadiri oleh para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Di hadapan pejabat yang baru dilantik dan jajaran aparatur sipil negara, Gubernur NTT, Melki menekankan bahwa setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) menyimpan cerita tentang manusia, keluarga, serta hak-hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
Administrasi kependudukan bukan sekadar urusan selembar KTP, Kartu Keluarga, atau akta kelahiran. Ini adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan identitas, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial," tegas Gubernur NTT saat memberikan pengarahan.
Menghadapi tantangan geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, Gubernur NTT, Melki meminta Kepala Dinas Dukcapil yang baru untuk menjadikan penguatan data kependudukan sebagai salah satu prioritas utama.
Menurutnya, data yang valid dan akurat harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan menentukan intervensi pembangunan, terutama dalam penanganan kemiskinan, stunting, pendidikan, dan perlindungan sosial. Karena itu, setiap kebijakan harus dibangun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi.
Selain penguatan data, Gubernur Melki juga menekankan pentingnya memastikan setiap warga NTT memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Percepatan kepemilikan KTP elektronik, Kartu Keluarga,
Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta pencatatan sipil harus terus dilakukan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atas identitasnya.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti masyarakat di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, serta anak-anak,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pelayanan yang merata, Gubernur NTT, Melki meminta Dinas Dukcapil Provinsi NTT memperkuat koordinasi dan sinergi dengan 22 kabupaten/kota. Pemerintah provinsi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga hadir secara aktif dalam memetakan persoalan dan memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
Kolaborasi ini dinilai penting agar keterbatasan akses dan tantangan geografis tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
Sejalan dengan upaya tersebut, transformasi digital juga menjadi perhatian Gubernur Melki. Ia mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pengembangan dashboard data terpadu yang selaras dengan agenda Dasa Cita ke-9, yakni Membangun NTT Digital.
" Digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi serta tidak mengabaikan masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan digital," ungkapnya.
Gubernur NTT, Melki juga mengingatkan bahwa peran Dukcapil tidak terbatas pada urusan administrasi, tetapi turut berkaitan dengan perlindungan masyarakat.
Melalui validasi dan pemutakhiran data kependudukan, Dinas Dukcapil diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekaligus memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural.
" Di sisi lain, seluruh agenda pembenahan tersebut harus didukung oleh birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan.
Pelayanan administrasi kependudukan wajib diberikan secara gratis, transparan, mudah, dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada praktik pungutan liar maupun jual beli dokumen kependudukan yang justru merugikan masyarakat", ujarnya.
Gubernur NTT, Melki berharap Dinas Dukcapil NTT mampu menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan agar jajaran Dinas Dukcapil NTT segera membuktikan kinerja melalui indikator pencapaian yang terukur dan berdampak langsung.
" Jaga kepercayaan ini. Bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan data, bekerjalah dengan target, dan bekerjalah untuk rakyat," pungkas Gubernur.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola administrasi kependudukan di NTT, sekaligus memastikan setiap warga memperoleh hak identitas dan akses pelayanan publik secara mudah, cepat, dan merata.