KOTA KUPANG, Proklamator.com-- Akhirnya Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam pencanangan yang berlangsung di Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu pagi (27/6/26), ini adalah menjadi awal bagi pendataan seluruh aktivitas usaha di NTT, mulai dari usaha besar, usaha mikro, usaha keluarga, hingga sektor pertanian.
Pencanangan ditandai dengan pemukulan tambur oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan Setda NTT, Petrus Seran Tahuk, Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTT.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan bahwa, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memotret kondisi terkini aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pemerintah memiliki data yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan.
" Melalui sensus ini kita akan mengetahui struktur ekonomi daerah, aktivitas ekonomi yang dominan, serta potensi masing-masing wilayah dan data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
" Dalam keberhasilan pada saat sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, BPS mengimbau seluruh responden memberikan informasi secara jujur dan lengkap," ujar Pudji Ismartini.
Semakin lengkap data yang diberikan, semakin baik pula kualitas kebijakan yang dihasilkan. Data ini tidak berkaitan dengan perpajakan dan seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya,” pintanya.
" Menurutnya bahwa ada terdapat pembaruan penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Jika pada sensus sebelumnya sektor pertanian belum menjadi cakupan, kali ini seluruh sektor usaha.
Pudji Ismartini, termasuk pertanian dan usaha rumah tangga, akan didata secara menyeluruh melalui kunjungan langsung petugas ke setiap rumah dan tempat usaha.
Dalam hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat, data tersebut akan menjadi acuan dalam pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penyusunan program pembangunan sesuai potensi daerah.
Tambahnya tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dan tidak ada yang terlalu besar untuk diabaikan. Semua memiliki peran dalam membangun ekonomi Indonesia," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam sambutan yang tertulis yang mewakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan,Petrus Seran Tahuk menyampaikan bahwa data ekonomi yang akurat memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah.
" Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan data yang valid untuk menyusun kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga sektor pembangunan lainnya.
Kualitas data menjadi fondasi pembangunan yang berkualitas,karena itu kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan pembangunan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045,” papanya.
Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B Kale menjelaskan ada sekitar 6.000 Petugas akan diterjunkan ke seluruh wilayah NTT untuk mendata seluruh aktivitas usaha.