KOTA KUPANG, Proklamator.com-- Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Garuda Lantai II Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (21/5/26).Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program kesehatan nasional, khususnya penguatan penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS, serta berbagai kebutuhan penguatan layanan kesehatan di Kota Kupang.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja, drg. Putih Sari, beserta anggota Komisi IX DPR RI, Anggota DPRD Kota Kupang, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Dr. Anas Ma’ruf, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Murti Utami Andyanto, Kepala BPJS Kesehatan Kota Kupang, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang, serta Sekretaris KPA Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal, tetapi bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang dihadapi daerah.
Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, kami menyampaikan selamat datang di Kota Kupang, Kota Kasih. Kehadiran Bapak-Ibu sekalian memiliki makna yang sangat penting bagi kami.
Ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi bentuk kepedulian negara terhadap persoalan kesehatan masyarakat yang nyata, khususnya dalam penanganan tuberkulosis dan HIV,” ujar Serena.
" Ia menegaskan bahwa TB dan HIV bukan hanya persoalan medis semata, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Di balik data dan angka, terdapat keluarga yang sedang berjuang menghadapi stigma, tekanan ekonomi, dan keterbatasan akses layanan kesehatan.
Ada ibu yang takut anaknya tertular, ada orang muda yang kehilangan kepercayaan diri, ada keluarga yang harus memilih antara berobat atau memenuhi kebutuhan harian.
Karena itu penanganan TB dan HIV harus dilihat bukan hanya dari sisi penyakitnya, tetapi juga dari sisi kemanusiaannya,” tegasnya.
Pemerintah Kota Kupang, lanjut Serena, terus memperkuat penanganan TB dan HIV melalui pendekatan kolaboratif, penguatan layanan puskesmas, pendampingan komunitas, serta edukasi yang menyentuh langsung masyarakat.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan ketersediaan obat HIV, belum meratanya layanan TB hingga tahap pengobatan di fasilitas kesehatan, hingga masih kuatnya stigma terhadap penderita TB maupun HIV, terutama di kalangan anak muda.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Kupang juga menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis sektor kesehatan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat dan Komisi IX DPR RI, antara lain penambahan puskesmas di Kecamatan Kelapa Lima, penguatan layanan ICCU untuk pelayanan cath lab jantung, optimalisasi layanan cath lab RSUD S.K. Lerik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dukungan rumah medis spesialis dan mess paramedis, hingga rehabilitasi ruang radiologi dan perbaikan lift rumah sakit.
Selain penanganan TB dan HIV, Wakil Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan melalui program vaksin HPV gratis sebagai langkah pencegahan kanker serviks.
“ Hari ini kita tidak sekadar menjalankan agenda program, tetapi menghadirkan langkah nyata untuk menjaga hidup keluarga dan martabat perempuan di Kota Kupang,” tegas Serena.
Ia menjelaskan, program vaksin HPV gratis merupakan bagian dari penguatan perlindungan perempuan yang dijalankan Pemerintah Kota Kupang, sejalan dengan Program Ina Kasih yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan prasejahtera melalui penyediaan pembalut gratis secara berkala.
Ina Kasih dan vaksin HPV adalah dua langkah besar investasi masa depan. Kita sedang melindungi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, masyarakat, dan masa depan Kota Kasih,” ujarnya.
Wakil Wali Kota juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan efisiensi fiskal menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Karena itu, Pemerintah Kota Kupang berharap dukungan pemerintah pusat dan Komisi IX DPR RI dapat membantu memperjuangkan berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan daerah.
“ Kami membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan di daerah dapat menjangkau masyarakat secara maksimal. Kami berharap Komisi IX DPR RI dapat menjadi perpanjangan tangan kami di pusat untuk memperjuangkan berbagai aspirasi ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program kesehatan nasional, khususnya dalam mendukung target eliminasi TB tahun 2030 dan pengendalian HIV/AIDS secara berkelanjutan.
Menurutnya, isu TB dan HIV masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia karena dampaknya tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, stigma, diskriminasi, kepatuhan pengobatan hingga kesehatan mental pasien.
Penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi yang berorientasi pada pasien serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Putih Sari.
Ia menjelaskan, selain Kota Kupang, Komisi IX DPR RI juga melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah lain sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap penanganan TB dan HIV yang memiliki karakteristik tantangan berbeda di tiap wilayah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kedua penyakit tersebut berjalan merata dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
Putih Sari juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk perhatian terhadap kesehatan perempuan melalui Program Ina Kasih.
“ Kami mengapresiasi Program Ina Kasih yang tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga menyentuh aspek martabat perempuan, kesehatan reproduksi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan kesehatan yang dekat dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Program Ina Kasih menjadi contoh inovasi daerah yang memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial, pencegahan, edukasi kesehatan, dan penguatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IX DPR RI ingin memperoleh gambaran komprehensif terkait capaian program, kebutuhan penguatan layanan, kendala fasilitas kesehatan, peran BPJS Kesehatan, komunitas pendamping, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan TB dan HIV.
“ Hasil diskusi hari ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi IX DPR RI untuk dibahas dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para mitra terkait guna memperkuat kebijakan penanganan TB dan HIV secara nasional,” jelasnya.
Menutup pertemuan tersebut, Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sistem kesehatan nasional yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.