KOTA KUPANG, Proklamator.com-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan empat perguruan tinggi di Kota Kupang guna meningkatkan literasi politik dan kualitas demokrasi di wilayah tersebut.Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Aula KPU NTT, Rabu (20/5/26).
Empat institusi pendidikan yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), dan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMKoe).
Transformasi Mahasiswa Menjadi Smart Voters
Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Yefri C. Adoe, S.E., M.AP., menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab intelektual untuk memastikan demokrasi berjalan secara substansial, bukan sekadar prosedural.
" Kita ingin mengubah ruang kelas menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Mahasiswa tidak boleh lagi menjadi pemilih pasif, melainkan harus menjadi smart voters yang kritis dan berintegritas,” ujar Yefri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada penguatan riset berbasis data sosial masyarakat NTT serta peningkatan kapasitas jajaran KPU melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Dengan RPL, pengalaman lapangan para penyelenggara pemilu akan dihargai sebagai capaian akademik.
Melampaui Seremonial Administratif
Rektor UKAW, Prof. Dr. Godlief Neonufa, M.T., mengingatkan agar kesepakatan ini tidak berhenti pada dokumen administratif semata. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Senada dengan itu, Wakil Rektor III UMK, Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.M., menyoroti tantangan besar seperti politik uang dan hoaks yang harus dilawan melalui riset kolaboratif antar-perguruan tinggi.
Dukungan serupa datang dari Rektor Unwira, P. Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., M.A. Beliau berharap kemitraan ini menjadi pintu masuk bagi inovasi dan kontribusi nyata dalam membangun demokrasi yang inklusif serta bermartabat di NTT.
Program Aksi dan Mitigasi Apatisme Politik
Menanggapi harapan para akademisi, Ketua KPU NTT, Jemris Fointuna, memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan agenda konkret sebagai tindak lanjut MoU. Beberapa program unggulan yang segera dilaksanakan antara lain:
• KPU Mengajar: Edukasi langsung dari praktisi ke ruang-ruang kelas.
• Posko Layanan Pindah Memilih: Mempermudah akses administratif pemilih di lingkungan kampus.
• Magang Mahasiswa: Memberikan pengalaman praktis mengenai tata kelola pemilu bagi generasi muda.
• Kurikulum Kepemiluan: Penyusunan materi ajar bersama akademisi untuk memperkuat literasi demokrasi.
" Tren pemilih ke depan akan didominasi oleh Generasi Milenial dan Gen Z. Kampus adalah mitra paling strategis untuk memastikan mereka memiliki literasi politik yang kuat demi memperkuat demokrasi elektoral lokal,” pungkas Jemris.