Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pertemuan bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumba Timur guna membahas pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan stunting.
Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan NTT yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah. Tim ini dibagi dalam 5 tim dan difokuskan pada lima bidang utama, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan, komunikasi pemerintahan, implementasi Dasa Cita, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penataan dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTT, Melki didampingi oleh Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Benhard Menoh yang juga selaku Ketua Pokja Optimalisasi PAD, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi H. Nange (Ketua Pokja Ekonomi Kerakyatan), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT Johny E. Ataupah (Ketua Pokja Penanggulangan Kemiskinan), serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Prisila Q. Parera (Ketua Pokja Komunikasi Pemerintahan).
Kedatangan Gubernur Melki bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, bersama jajaran Forkopimda Sumba Timur di Bandara Umbu Mehang Kunda.
Selanjutnya, rombongan menuju di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi untuk mengikuti pertemuan bersama para pemangku kepentingan daerah. Di lokasi tersebut telah menunggu Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, bersama Sekretaris Daerah, para Asisten, anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Puskesmas, pelaku UMKM, Kepala Sekolah, serta perwakilan Bank NTT dan Bank Himbara. Sekitar 200 undangan tercatat hadir dalam kegiatan tersebut.
" Kehadiran kami di sini untuk memastikan ada percepatan ekonomi kerakyatan yang bisa membantu kita melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan stunting di Sumba Timur,” ujar Gubernur NTT, Melki.
Gubernur NTT. Melki menyampaikan bahwa ada dua agenda besar pembangunan daerah, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan percepatan penurunan stunting. Kedua hal ini saling berkaitan erat, karena kesejahteraan ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.
Ia menjelaskan, konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah lama digaungkan sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Ia menyinggung pemikiran para pendiri bangsa, dimana Presiden Soekarno kala itu menekankan demokrasi politik, sementara Mohammad Hatta mendorong demokrasi ekonomi. Namun, praktik demokrasi ekonomi dinilai belum berjalan optimal hingga ke tingkat desa.
" Menurut Gubernur Melki, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, praktik ekonomi kerakyatan kembali didorong agar berjalan lebih nyata di masyarakat.
Ia juga mengungkapkan Kabupaten Sumba Timur berpotensi menjadi salah satu daerah dengan investasi terbesar di NTT. Namun di sisi lain, angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi.
Data menunjukkan tingkat kemiskinan di NTT sebesar 19,02 persen pada September 2024 dan menurun menjadi sekitar 17,5 persen pada September 2025. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemetaan yang lebih detail terhadap kantong-kantong kemiskinan agar program pemerintah dapat tepat sasaran.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan data kemiskinan di lapangan sering kali bias karena berbagai kepentingan, mulai dari politik, agama, ekonomi hingga budaya.
" Ini fakta di lapangan. Ada oknum yang bermain sehingga data kemiskinan menjadi bias. Ini harus kita bersihkan,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta aparat desa bekerja sama dengan tenaga kesehatan, TNI, Polri, serta kejaksaan untuk memastikan validitas data masyarakat miskin sehingga program bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Bagi yang bermain-main dengan data kemiskinan, kita tidak kompromi. Yang memasukkan data tidak benar kita proses, yang menerima juga kita proses. Kita harus fokus mengurus mereka yang benar-benar miskin,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti berbagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, serta sektor mineral bukan logam yang capaian penerimaan masih tergolong rendah.
Di sisi lain, Gubernur Melki mendorong aparatur sipil negara (ASN) di Sumba Timur untuk aktif menyampaikan berbagai program pemerintah melalui media sosial agar masyarakat lebih mengetahui manfaat pembangunan yang sedang berjalan.
" Sekitar 8.000 ASN di Sumba Timur ini adalah mesin informasi bagi masyarakat. Program pemerintah harus kita tampilkan di media sosial supaya masyarakat tahu,” katanya.
" Terkait penanganan stunting, ia mengajak ASN untuk terlibat langsung melalui gerakan orang tua asuh bagi anak-anak stunting.
Kalau 8.000 ASN masing-masing membantu satu anak stunting, baik dalam bentuk dana maupun pengawasan, lalu dilaporkan secara terbuka melalui kanal yang baik, kita bisa bersama-sama memutus rantai stunting di daerah ini,” pungkasnya.
" Sementara itu, Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur NTT ke daerahnya.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumba Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kunjungannya yang kesekian kalinya di Sumba Timur. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian nyata Bapak Gubernur terhadap daerah kami,” ujar Umbu Lili Pekuwali.
Umbu Lili Pekuwali, S.T., M.T menuturkan tren angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2025 data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 25,64 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 70.350 jiwa dibanding tahun sebelumnya yakni 27, 04 di tahun 2024.
Meskipun angka kemiskinan turun tapi kita harus jujur mengakui bahwa angka ini masih menempatkan Sumba Timur sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
" Selain kemiskinan, prevalensi stunting masih memerlukan perhatian. Data terakhir mencatat prevalensi stunting sekitar 14,9 persen dengan jumlah 3.303 balita.
Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga erat kaitannya dengan layanan kesehatan serta ketersediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan kedua aspek tersebut menjadi perhatian utama. Namun di sisi lain, porsi anggaran di tingkat kabupaten juga mengalami penurunan yang cukup besar sehingga berdampak pada keterbatasan program, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sanitasi.
Disamping itu, di sektor pertanian produktivitas padi sawah pada tahun 2024 telah mencapai 4,02 ton per hektar, sementara jagung 3,45 ton per hektar. Sektor perkebunan, Sumba Timur memiliki komoditas unggulan jambu mete dengan luas areal 7.529 hektar, kelapa 2.003,5 hektar, kemiri 1.406,5 hektar, dan pinang 1.157,2 hektar yang keseluruhannya menghasilkan produksi total 7.640,10 ton pada tahun 2024.
Potensi lainnya dari bidang peternakan, populasi ternak pada tahun 2024 tercatat sapi 41.202 ekor, kerbau 38.976 ekor, kuda Sumba 33.352 ekor, kambing 58.379 ekor, dan babi 45.512 ekor serta bidang perikanan Produksi perikanan tangkap tahun 2024 telah mencapai 10.202,29 ton, sementara produksi rumput laut mencapai 38.731,67 ton.
Bupati Umbu Lili Pekuwali juga menyampaikan perkembangan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Sumba Timur yang dinilai akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian daerah.
Proyek tersebut direncanakan memiliki luas sekitar 2.100 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun. Saat ini proyek telah memasuki tahap persiapan, sementara konstruksi ditargetkan mulai berjalan dan beroperasi pada tahun 2027.
" Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Sumba Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini proses perekrutan tenaga kerja juga mulai dilakukan. Sebanyak 3.500 calon tenaga kerja akan direkrut untuk mengikuti pelatihan yang sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta akan langsung ditempatkan bekerja di kawasan tambak udang tersebut.
Selain tenaga kerja utama di sektor tambak, proyek ini juga diperkirakan akan membuka peluang kerja yang lebih luas pada sektor-sektor pendukung, seperti penyediaan pakan, pengolahan, pengepakan hingga distribusi hasil produksi.
Jika dihitung dengan sektor pendukung lainnya, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan bisa mencapai sekitar 8.000 orang,” jelasnya.
Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama terkait pengaturan dan besaran retribusi daerah yang akan diberlakukan bagi investasi tersebut.
" Kami memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi, khususnya terkait pengaturan besaran retribusi yang nantinya dapat dibicarakan lebih lanjut,” tambahnya.
Lanjutnya, “Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Sumba Timur. Produk-produk unggulan lokal seperti tenun ikat Sumba yang telah mendunia, madu Sumba, kerajinan tangan, dan berbagai produk olahan pangan lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” jelasnya.
Menurutnya Program One Village One Product (OVOP), OSOP, OCOP yang digagas oleh Gubernur NTT, dan pengembangan ekonomi rakyat menurut Bupati Sumba Timur sejalan dengan Program Humba Sejahtera, Humba Mandiri, dan Humba Cerdas.
" Menutup pertemuan tersebut, Gubernur Melki menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak.Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat sangat diperlukan agar pengembangan ekonomi kerakyatan dapat berjalan optimal,” tutupnya.
Dengan berbagai potensi sumber daya alam, sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan UMKM dan investasi strategis seperti tambak udang terintegrasi, Kabupaten Sumba Timur dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penguatan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dan stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.