JAKARTA SELATAN, Proklamator.com-- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) yang digelar di East Tower Lantai 42, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada, Jumat sore (6/3/26).
" Dalam acara tersebut, Gekira secara khusus menyoroti isu kesehatan mental, kemiskinan, serta perlindungan anak di era digital.
Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, yakni Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Endah Sri Rejeki serta Sekjen Gekira Jeremias Ndoen.
Acara dibuka oleh Ketua Umum Gekira Nikson Silalahi. Dalam sambutannya, Nikson menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Gekira untuk merespons meningkatnya tekanan terhadap kesehatan mental masyarakat di tengah percepatan digitalisasi.
Teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan narasi yang memecah belah,” jelas Nikson.
" Data yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental, terdiri dari sekitar 19 juta gangguan emosional dan 12 juta depresi.
Para narasumber menekankan bahwa persoalan kesehatan mental tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma dalam paparannya menekankan pentingnya literasi kesehatan mental di tengah meningkatnya kejahatan siber dan penggunaan gawai.
" Ia menyebut era teknologi digital yang serba instan dan saling terkoneksi saat ini, kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting. Kemajuan teknologi menurutnya telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru bagi kesehatan mental. Secara khusus di NTT, iapun menyebut sejumlah tantangan yang turut memberi pengaruh besar atas problematika tersebut.
Secara nasional sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa, sementara di NTT tantangan penanganannya masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, keterbatasan tenaga psikososial, serta stigma masyarakat,” ucap Wagub Johni.
Wagub, Johni Asadoma juga menambahkan bahwa kemudahan akses digital membuat anak dan remaja menghadapi tekanan sosial yang semakin kompleks.
“ Karena itu, penguatan ketahanan mental generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, dan dukungan sosial yang sehat,” terangnya.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa persoalan kesehatan mental bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan peradaban.
Ini bukan saja masalah masing-masing orang, tapi menyangkut peradaban banyak orang. Dan semua ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh harapan,” jelas Budiman.
" Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah RI, Endah Sri Rejeki memaparkan bahwa sebanyak 1.498 kasus bunuh diri pada anak usia 13–17 tahun tercatat dalam periode 2015–2023. Ia menegaskan pentingnya penguatan literasi kesehatan mental serta perlindungan anak sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono menyoroti perlunya data tunggal nasional serta strategi komprehensif dalam penanganan kemiskinan, termasuk melalui program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menutup diskusi, Ketua Umum Gekira, Nikson Silalahi menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas nasional, memperluas layanan kesehatan mental, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui program sosial dan pendidikan keluarga.