KOTA KUPANG, Proklamator.co.-- Bertempat di Sofyan Hotel Cut Meutia, Jumat (13/2/26) malam, dilaksanakan Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja 1 (Satu) Tahun Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma.
Kegiatan ini menghadirkan langsung Gubernur NTT, Melki Laka Lena, sebagai narasumber utama, bersama Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, serta para penanggap, Ade Reza Hariyadi, dan Rafnel Azhari.
Terdapat 50 orang peserta dalam diskusi tersebut diantaranya 30 jurnalis media cetak dan online nasional serta 20 orang mahasiswa serta Diaspora NTT.
Turut hadir diantaranya Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flouri Rita Wuisan, Kepala Bapperida NTT, Alfons Theodorus, Kepala Dinas Peternakan NTT, Yohanes Oktovianus, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Alex Lumba, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT, Adelino Da Cruz Soares, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulastri Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan NTT, Iien Andriyani, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfie Nange, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, Kepala Kantor Penghubung NTT, Florida Tatu Setyawati serta Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, France A. Tiran. Hadir pula Ketua KADIN NTT, Bobby Liyanto.
Dalam diskusi publik ini dibahas hasil survei kepuasan masyarakat atas Kinerja 1 (Satu) tahun Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (Melki-Johni) yang telah dilakukan Voxpol Center Research and Consulting.
Tujuan diskusi publik ini yaitu menilai serta mengukur persepsi publik terhadap capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selama kepemimpinan satu tahun pertama.
Diskusi publik ini sekaligus menjadi forum pertanggungjawaban dan ruang dialog terbuka antara pemerintah, akademisi, media, serta masyarakat dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTT.
" Untuk diketahui, survei oleh Voxpol Center Research and Consulting tersebut dilakukan secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka (face to face) menggunakan kuesioner terstruktur pada 5–14 Januari 2026.
Sebanyak 800 responden terlibat dan tersebar secara proporsional di 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Teknik pengambilan sampel menggunakan Multistage Random Sampling dengan margin of error ±3,47 persen, sehingga hasil survei dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 1 Tahun pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena & Johanis Asadoma sebagai Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi NTT mencapai angka 80,5%.
Berdasarkan surver kepuasan publik juga ditemui sektor prioritas yang paling penting yaitu ekonomi dan kesejahteraan serta infrastruktur dan layanan dasar. Termasuk juga harapan masyarakat untuk peningkatan layanan dan sarana di bidang pendidikan dan kesehatan.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyampaikan hasil survei sebagai cerminan dan menjadi rekomendasi untuk pembenahan program pembangunan di NTT.
Terima kasih kepada Voxpol Center Research and Consulting sebagai lembaga dengan kredibilitas baik yang melakukan survei ini. Kami harapkan survei ini menjadi cerminan agar dapat menjadi rekomendasi untuk pembenahan pembangunan serta dapat menjadi masukan serta pembelajaran bagi kami untuk pembangunan ke depan," ungkap Gubernur.
" Kami juga mengapresiasi dukungan masyarakat selama 1 tahun kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur di NTT, serta semua kritik dan saran yang diberikan.
Hasil survei ini menjadi instrumen evaluasi yang objektif dalam mengukur efektivitas program prioritas selama satu tahun kepemimpinan. Kami tentunya membuka diri terhadap kritik dan masukan," ungkap Gubernur.
Capaian tingkat kepuasan 80,5 persen ini bukanlah angka untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral bagi kami untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Pemerintah Provinsi NTT akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Semuanya harus terukur dan berdampak bagi kesejahteraan,” tegas Gubernur. NTT.
Selain itu, Gubernur juga menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. ”Angka kemiskinan NTT saat bulan Februari 2026 ini sudah turun menjadi 17,5% dibandingkan bulan Maret tahun 2025 lalu dengan 18,6%. Menurut saya penurunan ini menandakan penanganan kemiskinan sudah berada pada jalurnya,” ugkap Gubernur.
" Selain itu, untuk menangani kemiskinan, kita akan jalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin untuk tahun 2026 ini. Kemudian untuk penanganan stunting sudah dimulai dengan pola orang tua asuh untuk mendorong percepatan penurunan stunting,” kata beliau
Gubernur juga menjelaskan terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat NTT dengan pengembangan Program OVOP (One Village, One Product atau satu desa satu produk unggulan) serta menghadirkan NTT Mart sebagai upaya menciptakan pasar dalam memuliakan produk-produk hasil kerja masyarakat lokal.
Kita juga akan terus mengawasi kelancaran program pemerintah pusat didaerah seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih,” jelas Gubernur.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang secara aktif turun ke lapangan bertemu masyarakat sekitar untuk memantau percepatan program kerja.
Dengan turun langsung dan bertemu denganmasyarakat tentu akan memberikan ruang kedekatan pemimpin daerah bersama masyarakat Diharapkan dengan hasil survei ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya,” ungkap Pangi.
Selain itu, Ade Reza Hariyadi yang merupakan salah satu penanggap dalam diskusi menjelaskan, satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT merupakan langkah penting untuk melihat proyeksi ke depan.
Ade mengharapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu memiliki kapasitas responsif yang profesional untuk bisa memproyeksikan atau memprediksi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur dan kemiskinan.
Ke depannya perlu memperkuat koordinasi antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam membagi kewenangan agar program dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.
Hal penting lainnya juga harus memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Urusan IPM sangat krusial karena menggambarkan kualitas hidup masyarakat, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data, membantu menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah,” jelas Ade.
Penanggap selanjutnya Rafnel Azhari mengungkapkan capaian kepuasan 80,5% merupakan capaian angka yang baik untuk tahun pertama yang menandakan adanya kepercayaan dan harapan pembangunan.
" 80,5% ini menandakan masyarakat percaya kepada Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini. Masyarakat tentu memberikan persepsi baik namun juga harus kita perhatikan hal-hal yang perlu dibenahi.
Saya juga memberikan apresiasi kepada lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting memilih responden dominan masyarakat menengah ke bawah diantaranya peternak, petani, nelayan yang berkontribusi dalam survei ini,” ungkap Rafnel.
" Dalam diskusi tersebut, Gubernur NTT juga mengecak setiap orang atau oknum-oknum yang secara sadar dan sengaja melakukan manipulasi atau memalsukan data-data kemiskinan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan tertentu.
Kita harus tindak tegas setiap orang yang sengaja bermain-main dengan data kemiskinan ini. Jangan ada lagi yang bermain data kemiskinan yang akhirnya membuat program bantuan-bantuan sosial menjadi bermasalah dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
" Kita bukan hanya saja menindak tegas pelaku yang bermain-main dengan data kemiskinan, tetapi juga menindak kepada masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi namun secara sengaja juga menerima dan menikmati bantuan sosial karena bekerja sama dengan oknum yang memanipulasi data kemiskinan tersebut,” ungkapnya.
Gubernur NTT, Melki juga mengungkapkan, penyelenggaraan pelaksanaan PON NTT-NTB akan tetap dijalankan sesuai rencana. Pelaksanannya juga menyesuaikan dengan fasilitas venue-venue yang ada di Provinsi NTT dan NTB.
Kami sudah sepakat bahwa NTT dan NTB hanya akan merenovasi venue-venue yang sudah dimiliki saat ini sebagai tuan rumah. Venue yang tidak bisa kita bangun karena pertimbangan anggaran maka langkah yang kami tempuh adalah menggunakan juga venue-venue yang ada di DKI dan Jawa Barat. Prinsipnya adalah PON NTT-NTB tetap berjalan dengan tidak membebani anggaran APBN,” ungkap Gubernur.